Progress

3 signed
97 more needed

Sign the Petition to

Indonesian Advocates

DUKUNG SINGLE BAR PERADI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PROFESI ADVOKAT INDONESIA

Signed,

Achmad Gozali

This petition closed 10 months ago

How this will help

KEWENANGAN MENGANGKAT ADVOKAT

"Single Bar"

Sebelum diundangkannya UU No.18/2003 tentang ADVOKAT, kewenangan untuk mengangkat Advokat hanya dimiliki oleh Negara yang mana di dalam pelaksanaannya...

KEWENANGAN MENGANGKAT ADVOKAT

"Single Bar"

Sebelum diundangkannya UU No.18/2003 tentang ADVOKAT, kewenangan untuk mengangkat Advokat hanya dimiliki oleh Negara yang mana di dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (Yudikatif).

Tidak ada 1 (satu) organisasi-pun yang dibentuk berdasarkan UU ORMAS, yang mendapatkan kewenangan untuk mengangkat Advokat.

NO ONE!!!

Sejak diundangkannya UU No.18/2003 tentang Advokat, kewenangan untuk mengangkat Advokat, yang tadinya merupakan kewenangan negara, melalui UU Advokat ini diberikan HANYA kepada Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan UU Advokat itu sendiri, yakni Organisasi yang dihasilkan oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat Pendiri yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 32 UU No.18/2003.

Kedelapan organisasi advokat tersebut telah berhasil melaksanakan perintah UU Advokat dengan membentuk Organisasi Advokat melalui DEKLARASI pada tanggal 21-12-2004, dan diberi nama PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA.

Maka,sejak diundangkannya UU No.18/2003 tentang Advokat, kewenangan mengangkat Advokat dan memeriksa Kode Etik Profesi berada di dalam kewenangan Perhimpunan Advokat Indonesia ("PERADI").

KESEPAKATAN NASIONAL UNTUK TIDAK MENGINTERVENSI UJIAN PROFESI ADVOKAT

Selain menyepakati pembentukan Organisasi Advokat yg dimaksud di dalam UU Advokat, seluruh Advokat Indonesia bersepakat untuk menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun juga, oleh karenanya secara SISTEMATIS, pelaksanaan Ujian Profesi Advokat diselenggarakan dengan mekanisme "ZERO KKN".

Kondisi ini mengakibatkan bahwa banyak lulusan Sarjana Hukum di berbagai Universitas di dalam negeri sering mengalami kegagalan dan tidak lulus dalam Ujian Profesi Advokat.

Kegagalan mereka terakumulasi dengan membentuk organisasi advokat tandingan dan mengajukan Judicial Review. UU Advokat bersama PERADI sebagai Pihak terkait adalah Pihak yang paling banyak digugat selama Mahkamah Konstitusi terbentuk di Republik ini. Sudah lebih dari 17 (tujuh belas) kali PERADI digugat namun tiada satu-pun gugatan "mereka" berhasil untuk meniadakan PERADI.

"Multibar"

Saat ini BALEG telah mengajukan Draft RUU Advokat yang disusun tanpa diawali NASKAH AKADEMIK dan menghormati UU Advokat yang masih berlaku dengan PERADI sebagai Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan UU Advokat itu sendiri.

RUU Advokat mengharapkan terwujudnya MULTI-BAR, yakni kewenangan untuk mengangkat Advokat yang dahulunya merupakan kewenangan negara dan diberikan hanya kepada PERADI melalui UU No.18/2003 dinilai telah merugikan hak-hak Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan UU ORMAS, padahal sesungguh sejak dahulu kala mereka memang tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengangkat Advokat.Pernyataan bahwa SINGLE BAR telah merugikan hak-hak Organisasi Advokat yg dibentuk berdasarkan UU ORMAS adalah merupakan kebohongan publik karena sebelum diundangkannya UU No.18/2003 Organisasi-Organisasi Advokat yg dibentuk berdasarkan UU ORMAS memang tidak memiliki hak/kewenangan untuk mengangkat Advokat.

Dengan sistem MULTI-BAR, Organisasi Advokat pendukung MULTI BAR ingin memiliki kewenangan yang sama seperti PERADI yaitu dapat menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat, karena mereka tidak setuju dengan STANDAR KELULUSAN UJIAN PROFESI ADVOKAT yang umumnya berada di angka 7 (tujuh) dan sistem pelaksanaan ujian yang "Zero KKN".

Ahmad Yani, politisi DPR-RI yang menggagas RUU Advokat ini merupakan salah satu Pimpinan Konggres Advokat Indonesia ("KAI") yang pernah menjadi Organisasi Tandingan PERADI. Umumnya, Advokat KAI tersebut adalah Calon-Calon Advokat PERADI yg gagal lulus di Ujian Profesi Advokat yg diselenggarakan oleh PERADI.

MULTI BAR adalah upaya menghancurkan profesi Advokat dengan menciptakan Advokat-Advokat yang kurang bermutu, yg pada gilirannya akan merusak CITRA PROFESI Advokat itu sendiri.

to comment